Rencana Disinsentif Pajak untuk Produsen Blackberry

Rumusannya masih dibahas untuk antisipasi jangan sampai penyelundupan justru semakin marak.

Rencana Disinsentif pajak untuk produsen Blackberry. 

 

Pembangunan pabrik blackberry di Malaysia membuat pemerintah Indonesia gerah. Tingkat penjualan smartphone asal Kanada itu di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan di Malaysia. Untuk itu, pemerintah berencana menerapkan disinsentif perpajakan

Sebagaimana ramai diberitakan, Research In Motion (RIM), produsen blackberry, membangun pabrik manufaktur di Penang, Malaysia. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan produksi blackberry di kawasan Asia Pasifik.

Pabrik RIM ini mulai beroperasi di Penang, Malaysia sejak 1 Juli 2011 lalu. Diperkirakan akan menambah jumlah lapangan kerja baru di negara Jiran tersebut. Hal inilah yang disesalkan pemerintah Indonesia.

Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan mengutarakan, penjualan Blackberry di Indonesia tinggi, diperkirakan tahun depan ada penambahan sekitar empat juta unit, dengan harga rata-rata AS$300 per unit. Dibandingkan Malaysia terjual tak lebih dari 400 ribu unit per tahunnya.

“Tapi produsennya lebih memilih untuk bangun pabrik di Malaysia. Ini tentu perlu disikapi, padahal mereka menyadari pertumbuhan blackberry di dunia itu paling pesat di Indonesia,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gita Wirjawan, di Jakarta, Rabu (7/9).

Salah satunya, rencana disinsentif pajak bagi produk blackberry yang beredar di Indonesia. Sebab, hasil produksi blackberry yang dibuat di Malaysia itu juga akan diedarkan di Indonesia.

Kebijakan disinsentif perpajakan ini tentu bukan hanya untuk blackberry saja. Gita menegaskan, pemerintah akan menginventaris (membuat daftar) produk yang dikonsumsi dalam skala besar namun tidak memiliki pabrik di Indonesia.

Produsen lain yang saat ini sedang disoroti adalah perusahaan Bosch asal Jerman. Perusahaan ini sudah membangun pabrik solar panel di Malaysia namun  pemasarannya sampai ke Indonesia.

“Harusnya tidak ada alasan bagi produsen seperti ini untuk tidak produksi di Indonesia, saya rasa banyak lulusan kita yang mampu membuatnya. Intinya jangan sampai produk-produk yang banyak kita konsumsi tidak diproduksi di Indonesia,” katanya.

Apalagi, produk ekspor Indonesia selama ini masih berkutat pada barang-barang raw material (produk mentah). Dengan adanya pabrik dari barang-barang konsumsi di Indonesia, produk ekspor juga akan bervariasi. “Mestinya kita juga bisa ekspor barang yang memiliki nilai tambah,” jelasnya.

Disinsentif perpajakan ini, kata Gita, rencananya akan dikenakan hingga para produsen yang masuk inventarisasi membangun pabriknya di Indonesia. Meski demikian, Gita mengatakan konsep ini masih akan dimatangkan dalam beberapa minggu ke depan. “Kita masih rumuskan caranya. Terpenting, semangatnya anak dan cucu kita bisa produksi sesuatu, bukan cuma ekspor batubara saja,” candanya.

Sementara di Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan, ada kemungkinan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penujualan Barang Mewah (PPnBM) tambahan. Dengan demikian, produsen asing akan lebih senang untuk investasi di Indonesia.  “Harus dibuat aturan yang membuat orang lebih tertarik investasi di sini (Indonesia) jika memang sasaran pasarnya di sini,” tegasnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang PS Brodjonegoro, mengatakan, pembahasan masih terus berlangsung untuk menemukan instrumen yang tepat bagi produsen seperti ini. Ia mengingatkan pentingnya antisipasi penyelundupan jika ada pengenaan PPN dan PPnBM tambahan. Karena itu, kebijakan ini masih dikaji secara mendalam. “Jangan sampai penyelundupan justru semakin marak akibat pengenaan PPnBM ini,” katanya.

Namun, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Riset & Teknologi Bambang Sujagad menilai jika blackberry dipajaki sebagai barang mewah, justru akan sulit. “Kalau dipajaki yang repot kita sendiri, blackberry itu bukan barang mewah, sudah barang keperluan. Kalau digunakan barang mewah keliru, akan mensengsarakan rakyat kita yang memerlukan teknologi itu," katanya kepada beberapa media.

Bambang justru menilai BKPM telat menyongsong potensi investasi RIM tersebut sehingga RIM lebih memilih Malaysia. Menurutnya, pengenaan pajak seperti itu seharusnya dilakukan sebelum ada keputusan RIM ini. Sekarang, keputusan memilih Malaysia sebagai basis produksi ini sulit diubah.

“Kita kurang aware seharusnya investasi teknologi seperti bukan hanya fasilitas tax holiday, mestinya tanahnya free. Itu tugasnya BKPM mencari tahu apa yang bisa dilakukan. BKPM jangan menunggu bola, harus aktif,” pungkasnya.